Gelar Rapat di Kantin Hotel Madina, Kunjungan Pansus LKPJ DPRD Sumut Disoal

Medan (DPR) – Walau pandemi Covid-19 masih melanda, tetapi Tim Pansus LKPJ DPRD Sumut dan sejumlah OPD Provsu tetap menggelar rapat. Anehnya, rapat yang terkesan dipaksakan itu dilaksanakan di kantin salah satu hotel di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), di tengah wabah virus corona yang hingga kini masih merajalela.

Selain membawa sejumlah OPD Pemprovsu, Pansus LKPJ DPRD Sumut juga mengundang perusahaan swasta terkemuka PT Sorik Mas Mining dalam rapat yang terkesan mendadak. Pasalnya, agenda rapat itu sama sekali tidak pernah dibahas Banmus DPRD Sumut.

Kepala Dinas ESDM Provsu Zubaidi mengaku diundang oleh Pansus DPRD Sumut, namun ia tidak ikut rapat tersebut. “Ya, benar, dapat undangan dewan, tapi saya tidak bisa ikut dan diwakilkan, karena saat bersamaan ada pertemuan dengan PLN,” aku Zubaidi.

Zubaidi pun enggan menjawab lebih rinci maksud dan tujuan dari pertemuan tersebut. Selain Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provsu, rapat dihadiri perwakilan dari OPD lainnya, di antaranya Dinas Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup, Biro Otda serta Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sumut.

Ketua Pansus LKPJ DPRD Sumut Subandi yang dikonfirmasi wartawan membenarkan ada pertemuan pihaknya dengan sejumlah OPD Provsu dan PT Sorik Mas Mining di Kabuapten Madina.Namun, kata Subandi, pertemuan tidak hanya sebatas di kantin hotel.

“Kami keliling, ini justru sedang meninjau sekolah,” kata politisi Gerindra ini. Pertemuan di kantin salah satu hotel, kata Subandi membahas bagaimana bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Sumut yang bersumber dari sejumlah perusahaan swasta di wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel).

“Kontribusi mereka untuk PAD Sumut cukup kecil, padahal hasil bumi daerah ini yang mereka raup cukup besar,” kata Subandi.

Kenapa menggelar rapat sampai ke daerah di saat wabah pandemi Covid-19, Subandi berdalih pihak perusahaan kerap mangkir saat dipanggil ke komisi terkait di DPRD Sumut.

“Memang sih, pansus LKPJ belum pernah memanggil, tapi perusahaan ini selalu mangkir saat dipanggil oleh komisi terkait di DPRD Sumut,” kilahnya.

Menurut Subandi, wakil rakyat harus bergerak cepat demi PAD Sumatera Utara ke depan. Subandi mengakui mereka tidak hanya membahas kontribusi PAD dari PT Sorik Mas Mining, namun juga akan bergerilya ke sejumlah perusahaan lainnya seperti Tambang Emas Martabe dan perusahaan perkebunan swasta yang kontribusi PAD dinilai sangat rendah.

Namun sayang, saat dihubungi melalui saluran telepon, terkait temuan yang diperoleh dari kunjungan tersebut, Subandi menolak untuk memberikan jawaban. Katanya, “Nanti akan kita sampaikan (temuan) dalam rapat paripurna.”(japs)