Walikota Medan Non Aktif Dzulmi Eldin Divonis 6 Tahun Penjara, Hak Politik Dicabut 4 Tahun

Medan (DPR) – Walikota Medan Nonaktif Dzulmi Eldin divonis 6 tahun penjara dan dicabut hak politiknya selama 4 tahun dalam kasus dugaan suap di Ruang Cakra II Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (11/6/2020).

Vonis ini lebih rendah satu tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang menuntut Eldin dengan hukuman 7 tahun. Selain itu Eldin juga dihukum membayar denda 500 juta subsider 4 bulan kurungan.

Putusan dijatuhkan majelis hakim yang diketuai Abdul Aziz dalam sidang yang digelar secara online. Terdakwa Dzulmi Eldin berada di Rutan Tanjung Gusta Medan, sedanhkan JPU KPK berada di Jakarta. Hanya majelis hakim dan penasihat hukum terdakwa yang ada di ruang sidang.

“Mengadili, terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi bersama-sama, menjatuhkan pidana selama 6 tahun, denda Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan,” ujar Abdul Aziz.

Hakim Abdul Aziz mengatakan, vonis tersebut dikurangi masa tahanan. “Dan, mencabut hak politik selama 4 tahun,” sebutnya. Dengan pencabutan hak politik ini, berarti Eldin tak bisa mencalonkan dan dicalonkan dalam jabatan politik selama 4 tahun.

Majelis hakim menilai terdakwa Dzulmi Eldin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, melanggar Pasal 12 huruf a UU RI No. 31 Tahun 1999.(japs)