Edy Rahmayadi si Tangan Dingin (3)

Membangun Birokrasi yang Efektif dan Bebas Korupsi

MEDAN (DPR)

Sudah setahun lebih Edy Rahmayadi memimpin Sumatera Utara dengan jargon ‘Sumut Bermartabat’. Bersama wakilnya, Musa Rajekshah alias Ijeck, pasangan ini mulai membuka harapan baru bagi Sumut yang sebelumnya dinilai kurang memuaskan.

Banyak visi dan misi Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah masa kampanyenya, dan ini yang patut disoroti bersama, apakah mampu direalisasikan atau tidak? Lalu, apa saja langkah-langkah strategis yang telah dilakukan oleh Edy-Ijeck sepanjang satu tahun kepemimpinannya?

Edy tentunya sadar, citra buruk Sumut yang sebelumnya dikenal sebagai provinsi terkorup di Indonesia, harus segera dihapus dengan membangun birokrasi yang efektif, disiplin dan bebas dari praktek KKN. Berbagai sidak (inspeksi mendadak) ke beberapa instansi di bawah Pemprov Sumut pun digalakkan. Ini untuk memastikan kedisiplinan para ASN (Aparatur Sipil Negara).

Salah satunya, Edy Rahmayadi melakukan sidak ke kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sumut untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan baik. Hasilnya, Edy menemukan beberapa pegawai yang tidak disiplin, antrian warga yang cukup panjang, hingga keluhan lambatnya pelayanan.

Demikian pula dengan Ijeck yang pernah menyidak aset-aset Pemprov, yang ternyata tidak terpakai dan terkesan boros anggaran.

Dalam sidak tersebut ditemukan berbagai pengadaan barang yang tidak terpakai dan berakhir di gudang penyimpanan aset. Bahkan, ada aset Pemprov seperti mobil yang bagian-bagian dalamnya diduga sudah dibongkar. Tentu saja, Ijeck bereaksi.

Berdasarkan hasil beberapa sidak yang dilakukan, Gubsu langsung mengadakan evaluasi secara menyeluruh. Anggaran-anggaran yang tidak perlu dipangkas, bahkan melalui efisiensi anggaran yang dilakukan, Edy berhasil melunasi utang warisan dana bagi hasil Pemprov Sumut ke kabupaten/kota sebesar Rp1,4 triliun.(bersambung)