Kantor Wali Kota Medan Digeledah KPK Lagi

MEDAN(DPR) – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggeledah kantor Pemerintah Kota Medan di Jalan Maulana Lubis, Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat (18/10/2019).

Penggeledahan hari ini merupakan rangkaian dari operasi tangkap tangan terhadap Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dan sejumlah pejabat pada Rabu (16/10/2019) dini hari.

Penggeledahan dilakukan di sejumlah ruang di antaranya ruang sub bagian umum, ruang keuangan, ruang protokoler, dan ruang asisten umum.

Menurut catatan Antara sebelumnya, Pemerintah Kota  Medan akan membantu persiapan pembelaan hukum untuk Dzulmi Eldin setelah ditetapkan menjadi tersangka dugaan penerimaan suap.

“Nanti kita bantu persiapannya. Ini kami sedang berkomunikasi dengan Pak Wali bagaimana pembelaan hukumnya,” kata Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution.

“Setelah melakukan pemeriksaan dilanjutkan dengan gelar perkara, maka disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi. KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka yaitu pemberi IAN (Isa Ansyari) Kepala Dinas PUPR Kota Medan, TDE (Tengku Dzulmi Eldin) Wali kota Medan dan SFI (Syamsul Fitri Siregar) Kepala Bagian Protokoler kota Medan,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Dzulmi dan Syamsul Fitir disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup dan denda minimal Rp200 juta maksimal Rp1 miliar.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga pemberi: Isa Ansyari disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Pasal tersebut yang mengatur mengenai orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta