Soal SE Gubsu, Politisi Golkar: SE Ini Bentuk Koordinasi Bukan Intervensi, Polemik Ini Harus Diakhiri

MEDAN (DPR) – Polemik yang muncul pasca diterbitkannya Surat Edaran Pemprov Sumut Nomor 180/8883/2019 yang ditandatangani Sekda Prov Sumut Sabrina, diharapkan untuk segera diakhiri. Sebab, SE tersebut bukan bermakna intervensi, melainkan koordinasi di internal Pemprov Sumut, dan sifatnya terbatas.

Demikian himbau HM Hanafiah Harahap, politisi Partai Golkar, partai yang mengusung Edy Rahmayadi – Musa Rajekshah pada Pilkada 2018 lalu.

Hanafiah juga menekankan, SE Gubsu tersebut adalah bentuk kepatuhan hukum untuk menjalankan amanat UU dan peraturan lainnya diatasnya.

“Ada beberapa poin yang perlu dicatat terkait diterbitkannya surat edaran itu. Pertama, surat edaran tersebut bermakna koordinasi bukan intervensi. Kenapa? Karena ada aturan diatasnya yang menjadi dasar lahirnya surat edaran tersebut, yakni Permendagri No. 12 Tahun 2014 tentang pedoman penanganan perkara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,” urai Hanafiah.

Selanjutnya, sosok yang menjadi mitra diskusi Gubernur ini menambahkan, “Kedua, surat edaran tersebut bukti keterbukaan Gubernur, agar pemeriksaan pejabat ASN di lingkungan Pemerintah Sumatera Utara bisa terukur, transparan dan profesional. Kenapa? Sebab dengan adanya izin gubernur, oknum pejabat yang ditempatkan sebagai terperiksa, akan menyampaikan terlebih dahulu permasalahan yang dihadapinya. Sehingga gubernur juga bisa memberikan penilaian atas peran penting yang dilakukan oknum pejabat terperiksa atau terpanggil itu.”

Ketiga, lanjut Hanafiah, polemik SE Gubsu tersebut harus diakhiri, sebab lembaga eksekutif dan yudikatif adalah lembaga negara yang sama-sama bekerja di bawah perintah hukum.

“Surat edaran itu harus dipahami oleh seluruh ASN. Karena kalau tidak dipahami, apalagi tidak peduli, akan merugikan ASN tersebut,” Hanafiah, mengakhiri.(japs)