Soal Surat Edaran Gubsu Dinilai Sudah Benar

>>> Aripay Tambunan: Sudah Benar, Jangan Diplintir

MEDAN (DPR) – Tudingan yang menyebutkan Surat Edaran Pemprov Sumut Nomor 180/8883/2019 perihal Pemeriksaan ASN Terkait Pengaduan Masyarakat, bertujuan untuk menghalang-halangi proses hukum, ditampik dengan tegas oleh Aripay Tambunan.

Politisi Partai Amanat Nasional ini menjelaskan, surat edaran itu diterbitkan untuk kepentingan internal Pemprov Sumut biar tertib administrasi dan meningkatkan pengawasan terhadap ASN di lingkungan Pemprov Sumut.

“Salah besar kalau surat edaran Gubsu itu untuk menghalang-halangi proses penegakan hukum, itu tidak benar! Sebaliknya, surat edaran itu diterbitkan agar Gubsu bisa ikut berperan mengevaluasi kinerja ASN yang ada di lingkungan Pemprov Sumut,” ungkap Aripay, saat dihubungi dproperty.co.id via saluran telepon, Sabtu (19/10/2019).
Bakal Calon Bupati Labuhanraya ini menambahkan, dengan adanya surat pemberitahuan terkait pemeriksaan ASN oleh penegak hukum, tak akan terjadi kesalah pahaman, baik yang datang dari internal maupun dari luar Pemprov Sumut.

“Sebaliknya, (surat edaran Gubsu) sangat dibutuhkan. Sebab, seandainya ada wartawan yang bertanya terkait kepala OPD atau ASN yang diperiksa aparat penegak hukum, Gubsu bisa menjelaskannya, tanpa dengan benar,” sebut Aripay, seraya menyatakan, munculnya polemik terkait surat edaran Gubsu, karena maksud dan tujuannya diplintir, sehingga banyak yang menyalah-artikan.

Sebelumnya, Kepala Biro (Karo) Hukum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumut, Andy Faisal juga menyatakan hal serupa. Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut tidak pernah menghambat atau menghalangi upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Baik untuk perkara pidana khusus, maupun pidana umum.

“Tidak benar Pemprov Sumut menghambat dan atau menghalangi proses lidik/sidik aparatur penegak hukum. Kita justru mendukung setiap upaya penegakan hukum di daerah ini,” ujar Karo Hukum Andy Faisal, Jumat (18/10), di Kantor Gubernur Sumut

Pemprov Sumut, menurut Andy, menyadari bahwa untuk menghindari perbuatan yang dikategorikan sebagai “sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan terhadap para saksi dalam perkara korupsi”, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah memerintahkan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov Sumut untuk mengikuti beberapa ketentuan. Di antaranya, sebelum menghadiri permintaan keterangan, terlebih dahulu melapor kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Cq Kepala Biro Hukum, untuk seterusnya diterbitkan Surat Perintah Tugas kepada ASN yang diminta keterangan.

Menurutnya, pemberian keterangan dilakukan sesuai dengan Hukum Acara Pidana (vide Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981). Pemberian keterangan tersebut dapat didampingi oleh Biro Hukum Setdaprov Sumut. Serta melaporkan hasil permintaan keterangan kepada Gubernur Sumatera Utara Cq Kepala Biro Hukum.

“Terkait hal ini, kami sudah berkoordinasi dengan Jaksa Tinggi. Dan perlu diketahui juga, dalam waktu dekat seluruh pimpinan OPD di wilayah hukum Sumut akan diberikan pembekalan oleh Jaksa Tinggi terkait masalah yang sama,” Andy, menegaskan.(japs)