BP2BT Hanya Pengalihan Isu, APERSI Harapkan Penundaan Pembayaran Bunga

Afwal Winardi (kanan) Ketua DPD APERSI Aceh saat menyambangi kantor DPD APERSI Sumut, Selasa (22/10/2019).(Fauzi Pohan)


MEDAN (DPR) – Akibat tak kunjung terealisasinya tambahan kuota rumah subsidi dari pemerintah, menyebabkan tertundanya akad kredit pemilikan rumah (KPR). Hal ini juga berdampak pada membengkaknya pembayaran bunga yang dibebankan kepada developer. Sementara skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) yang digulirkan perbankan, dinilai hanya pengalihan isu.

“KPR subsidi dengan skema BP2BT yang digulirkan BTN selaku lembaga penyedia anggaran, masih memiliki sejumlah kendala. Salah satunya adalah penerbitan sertifikat laik fungsi (SLF). Sebab, masih banyak pemerintah daerah yang belum bisa mengeluarkan SLF, karena memang belum ada perda atau pergubnya,” sebut Irwan Ray, Ketua DPD APERSI Sumut.

Karena kendala itu pula, Irwan menyatakan kalau skema BP2BP tersebut hanya pengalihan isu saja. “Waktu yang diberikan juga sangat terbatas, hanya sampai tanggal 30 Oktober ini,” ungkap Irwan yang berharap, pemerintah tak ingkar janji dan segera merealisasikan bantuan anggaran untuk rumah bersubsidi (FLPP).

Hal senada juga diutarakan Ketua DPD APERSI Aceh, Awal Winardi yang ditemui dproperty.co.id, Selasa (22/10/2019). Ia mengamini, kondisi serupa juga dialami para developer Aceh. “saat ini ada banyak konsumen MBR yang tidak bisa akad kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi karena masih adanya kekurangan kuota rumah subsidi FLPP,” imbuhnya.

Namun, sambungnya, yang paling membebani akibat tak terealisasinya FLPP adalah pembayaran bunga kepada pihak perbankan. Untuk itu ia berharap, pihak perbankan memberikan kelonggaran dalam pembayaran bunga tersebut, yakni dengan menunda penagihan bunga yang harus dibayarkan oleh pihak pengembang.

“Saya rasa dengan penundaan pembayaran bunga tersebut, cukup membantu developer yang saat ini terpaksa menghentikan proyeknya,” saran Afwal, yang diamini Irwan Rey.(japs)