FLPP Tak Kunjung Cair, Akad KPR Tertunda, Konsumen Cemas, Panglong Ikut Lemas

Dina, salah seorang nasabah perumahan MBR yang sejak April hingga saat ini belum juga melakukan akad kredit akibat ketiadaan kuota FLPP.(Fauzi Pohan)

MEDAN (DPR) – Dampak dari belum direalisasikannya penambahan kuota anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari pemerintah, berujung pada timbulnya kecemasan yang dirasakan oleh konsumen. Bagaimana tidak, walau rumah yang dipesan sudah siap, tetapi masih belum bisa dihuni.

Seperti yang dialami Dina, wanita ini telah melakukan pemesanan rumah MBR di kawasan Percut Seituan pada bulan April lalu, tetapi hingga kini ia belum juga dipanggil untuk akad kredit.

“Sudah saya tanyakan ke pihak pengembang, dan mereka (pengembang) bilang masih menunggu turunnya bantuan dari pemerintah. Dan setelah saya tanya dengan beberapa orang teman, memang betul kalau sampai saat ini akad KPR masih tertunda,” Sebut Dina sembari mengaku telah menyerahkan uang muka sebesar Rp6 juta.

Akibat belum bisa menempati rumah yang telah dipesan, lanjut Dina, ia dan keluarganya terpaksa mengeluarkan uang untuk mengontrak rumah. “Sebenarnya sayang (mengeluarkan uang kontrakan), tapi mau gimana lagi, keadaannya sudah seperti ini,” ungkap Dina, Rabu (23/10/2019).

Hal serupa juga dikemukakan Pipin. Wanita yang kini mengontrak rumah di kawasan Kota Matsum Kecamatan Medan Area, Medan, mengaku khawatir dengan kenaikan suku bunga akibat terlalu lama melakukan akad kredit.

“Yang saya khawatirkan, terjadi kenaikan angsuran setiap bulannya karena tak ada lagi subsidi dari pemerintah,” Pipin cemas.

Terpisah, Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Sumut, Irwan Rey mengakui, tak direalisasikannya penambahan kuota anggaran FLPP sudah pasti akan berdampak kepada masyarakat kecil yang seharusnya dapat rumah. Pengembang juga yang tidak bisa membayar pinjamannya ke bank karena tidak bisa akad kredit.

Ia menyatakan, APERSI Sumut akan terus mendorong Dewan Pengurus Pusat (DPP) APERSI agar meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menambah kuota KPR Subsidi tahun 2019 untuk Sumut.

“Jadi kami saat ini hanya bisa menunggu dan mendorong agar bisa disegerakan. Kalau tidak teman-teman developer bisa kolaps, mereka tidak bisa membayar gaji tukang, tidak bisa membayar bunga bank dan resiko yang terbesar bank BTN juga akan mengalami kerugian,” Irwan, mengingatkan.

>>> Panglong Ikut Terancam Bangkrut

Keresahan juga dirasakan pemilik panglong yang menyediakan bahan material untuk pembangunan proyek perumahan. Akibat tertundanya akad kredit pemilikan rumah, pengembang tak mampu melakukan pembayaran, sehingga modal pemilik panglong ‘terbenam’.

Husin, pemilik panglong yang menyediakan material bangunan untuk proyek perumahan, ikut terkena imbas dari tak kunjung direalisasikannya bantuan kuota FLPP dari pemerintah.(Fauzi Pohan)

Husin, pemilik panglong yang terletak di kawasan Pasar 7 Tembung, mengaku bekerjasama dengan sejumlah developer untuk penyediaan material bangunan. Dan akibat kondisi yang dialami para pengembang saat ini, modalnya ‘tertanam’ mencapai Rp1 miliar.

“Sudah cukup lama saya bekerjasama dengan mereka (developer), dan saya juga faham dengan keadaan mereka. Makanya saya juga berharap kalau pemerintah segera memberikan tambahan kuotanya,” aku Husin.(japs)