POLITISI GOLKAR: TITO SOSOK YANG TEPAT MENJABAT MENDAGRI

MEDAN (DPR) – Dinamika dan problema kebangsaan yang tengah melanda republik ini menuntut Presiden Joko Widodo memilih sosok ‘pembantu’, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, yang teruji dan terukur, yang mampu menata dan membina kemasyarakatan Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan sosok Tito Karnavian dinilai tepat menduduki pos menteri dalam negeri.

Demikian pengakuan H. Hanafiah Harahap, politisi senior dari Partai Golkar asal Sumatera Utara. “Keputusan Presiden dengan memilih Tito Karnavian cukup cerdas. Track record jenderal bintang empat ini saya nilai cukup baik. Selama lima tahun ia mengemban jabatan sebagai Kapolri, ia berhasil menjaga keamanan dan ketertiban negara. Dia mampu mengatasi gejolak sosial yang sempat terjadi jelang pelantikan Presiden,” ungkap Hanafiah.

Politisi Partai Golkar Sumut, Hanafiah Harahap

Menurut Anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 ini, hingga kini pemerintah daerah yang mempedomani UU No 23 tahun 2014, belum mampu secara maksimal melahirkan tata kelola pemerintahan yang baik. “Mantan Kapolri, Tito Karnavian, saya pikir mampu mengemban amanat Perpres 11 tahun 2015 tentang Kemendagri, yang nantinya bersinggungan langsung dengan pemerintah daerah,” sambung Hanafiah.

Lebih lanjut dikemukakan Hanafiah, cita – cita Presiden Joko Widodo yang ingin Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah di tahun 2045, atau tepat satu abad Indonesia merdeka, menjadi momentum strategis dan perlu didukung semua pihak.

“Lembaga eksekutif dan legislatif harus kembali pada esensi pemerintahan dimaksud. Tidak boleh terjadi ego berhadapan dengan ego dari masing masing lembaga. Untuk itu, kepada Mendagri yang baru, diharapkan mampu membenahi sesuai kewenangannya. Tito harus tegas,” himbau Hanafiah, menyarankan.

Bukan itu saja, lanjut Hanafiah, Kemendagri yang dinakhodai Tito Karnavian, juga harus membina dan terus menerus mengevaluasi tata kelola anggaran di daerah. Paradigma anggaran pemerintahan daerah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Terakhir, Pemahaman sejenis radikalisme adalah bukan budaya bangsa Indonesia. Dan Tito sebagai mantan Kepala BNPT tentunya sudah berpengalaman mencegah terjadinya disharmonisasi di tengah tengah masyarakat luas,” tutup Hanafiah.(japs)