Pembangunan Infrasfruktur dan Perumahan di Papua Barat Terus Ditingkatkan

Ditunjuknya John Wempi Wetipo, asal Papua menjadi Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), memang bertujuan untuk mengawal pembangunan di Indonesia bagian Timur. Terlebih lagi, Kementerian PUPR memang terus meningkatkan konektivitas di Provinsi Papua Barat untuk membuka keterisolasian wilayah, mengurangi biaya kemahalan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sejak tahun 2018, Jalan Trans di Provinsi Papua Barat sepanjang 1.071 km telah tersambung dan terus ditingkatkan kondisinya hingga tahun 2019 yang sudah beraspal sepanjang 743 km dan sisanya masih agregat atau perkerasan tanah.

Penyelesaian Jalan Trans Papua Barat sebagai bagian dari Jalan Trans Papua adalah perwujudan dari visi Presiden Joko Widodo dalam membangun Indonesia dari pinggiran dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan masyarakat sudah mulai merasakan manfaat keberadaan Jalan Trans Papua dan Jalan Perbatasan Papua.

“Pembangunan Jalan Trans Papua terus dilanjutkan dan ditargetkan untuk bisa dilanjutkan sisa pembangunan sekitar 32 km,” kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis.

Jalan Trans Papua Barat terbagi menjadi dua segmen/ruas yaitu segmen I Sorong-Maybrat-Manokwari (595 km) yang menghubungkan dua pusat ekonomi di Papua Barat yakni Kota Sorong dan Manokwari yang kini dapat ditempuh dalam waktu 14 jam.

Ruas jalan ini juga terhubung dengan Pelabuhan Arar sebagai pelabuhan tol laut yang merupakan bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong. Kondisinya hingga tahun 2019 adalah sepanjang 550 km sudah beraspal dan sisanya perkerasan tanah sepanjang 44,5 km.

Sementara segmen II Manokwari-Mameh-Wasior-Batas Provinsi Papua juga telah berhasil tembus pada Desember 2017. Dari panjang 476 km, kondisi beraspal sepanjang 192 km, perkerasan tanah 283 km, namun masih diperlukan pembangunan 3 buah jembatan dengan panjang total 210 meter.

Tantangan dalam pembangunan jalan Trans Papua Barat adalah kondisi medan yang cukup berat, seperti hutan, pegunungan dan cuaca. Disamping itu ketersediaan material konstruksi juga terbatas di Papua.

Selain meningkatkan konektivitas, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan juga telah menyelesaikan pembangunan 222 unit rumah khusus (Rusus) di Papua Barat yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kaimana.

Rusus yang dibangun merupakan rumah tipe 36, dilengkapi meubelair dan prasarana sarana dan utilitas (PSU) seperti jalan lingkungan, drainase, listrik dan air. Kondisi tersebut diharapkan meningkatkan kenyamanan penghuni.

Selain rusus, di dua kabupaten tersebut juga dibangun rumah swadaya dengan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Total BSPS yang telah disalurkan sejak tahun 2015 di dua kabupaten tersebut sebanyak 640 unit rumah.

Program BSPS adalah program bantuan untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat menjadi layak huni baik dari aspek keselamatan, kesehatan, dan kecukupan luasan ruang. Program ini berbasis kelompok masyarakat sehingga di beberapa daerah dapat saling membantu untuk menyelesaikan rumahnya.

Post Author: fauzipohan

Tinggalkan Balasan