Buruh Deliserdang Berharap UMK Bisa di Kisaran Rp 4 Jutaan

DELISERDANG (DPR) – Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) Kabupaten Deliserdang hingga kini belum ada menjadwalkan rencana untuk melakukan pembahasan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2020.

Padahal Gubernur Sumut, Eddy Rahmayadi telah menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2020 sebesar Rp 2.499.423 atau naik 196.019 atau 8,51 persen dari tahun sebelumnya.

Pada saat ini anggota Depeda dari unsur buruh masih menunggu undangan untuk pembahasan dari Pimpinan Depeda yang berasal dari unsur pemerintah.

Salah satu anggota Depeda Deliserdang, Rian Sinaga meminta agar dalam penetapan UMK tahun 2020 Sepeda Deliserdang bisa mengikuti mekanisme yang ada.

Disebut pada tahun ini Depeda Deliserdang harus melakukan survei pasar karena sesuai amanat PP 78 tahun 2019 tentang Pengupahan wajib dilakukan peninjauan kembalikan kenaikan dan menyesuaikan apakah 86 item Komponen Hidup Layak (KHL) sudah sesuai atau tidak.

Dianggap tidak bisa semata-mata kenaikan UMK hanya berpatokan pada kenaikan inflasi nasional 3,39 persen dan kenaikan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen saja.

“Kenaikan UMP yang telah ditetapkan Gubernur sebenarnya menurut saya itu sudah pelanggaran. Itu enggak boleh kalau berdasar pada kenaikan inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi saja. Ya kita tidak tau Depeda nya kayak mana. Yang jelas kita tidak mau Deliserdang seperti itu. Sesuai PP 78 untuk UMK 2020, tahun ini harus dilakukan survei pasar, itu yang kita pintakan sekarang ini,” ujar Rian Sinaga Minggu, (3/11/2019).

Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Deliserdang ini menerangkan survei pasar wajib dilaksanakan dan ditinjau dalam jangka waktu lima tahun.

Hal ini sudah dijelaskan dengan tegas pada pasal 43 ayat 5 PP 78 tahun 2015. Dirinya berpendapat kalau Deliserdang sepertinya akan melakukan hal yang sama dengan Provinsi.

“Ini kayaknya Disnaker tidak akan ikuti aturan karena seharusnya sudah dilaksanakan survei pasarnya. Survei itu yang lakukan Depeda baik dari unsur pemerintah, buruh dan pengusaha. Sampai sekarang belum ada dilaksanakan surveinya padahal waktunya sudah mepet. Kalau untuk tahun ini UMK Deliserdang masih Rp 2.938.524,” kata Rian.

Ia meminta jika memang survei pasar dilakukan dengan betul-betul tentu besaran UMK di Deliserdang untuk tahun 2020 bisa diatas Rp 4 jutaan.

Angka ini memang ideal bagi buruh karena dirasa pada saat ini kenaikan harga kebutuhan di pasar juga cukup tinggi.

Meski Provinsi tidak melakukannya Rian meminta agar Bupati Deliserdang yang nantinya akan merekomendasikan besaran UMK ke Gubernur bisa mengikuti mekanisme yang ada.

” UMK kan besarannya diatas UMP. Kalau UMP tidak lakukan survei pasar ya tidak ada hubungannya sama UMK. Untuk UMK Deliserdang harus dilakukan survei pasar. UMP yang sekarang ini sudah ditetapkan Gubernur tidak ada kaitannya sama UMK kita. UMP itu hanya berlaku untuk Kabupaten yang tidak ada Depedanya seperti Nias. Kalau kita tidak bisa sama-sama ikuti kayak UMP yang hanya berpatokan sama besaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Harus berani kita kenaikannya diatas itu karena survei pasar lah yang nanti menjadi patokan ditambah kenaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi,”kata Rian.(japs/trc)

Post Author: Dpr 5

Tinggalkan Balasan