Iuran BPJS Naik, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Marah Besar

JAKARTA (DPR) – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menjadi perhatian publik lantaran berani mengungkapkan amarahnya usai pemerintah meneken beleid kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan.

Diketahui Presiden Joko Widodo telah meneken beleid resmi untuk menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sedianya mulai Januari 2020 mendatang iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan akan naik sebesar dua kali lipat.

Kenaikan ini pun menuai sejumlah sikap kontra, termasuk dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu bahkan sampai marah besar dalam rapat yang digelar oleh DPR dengan BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan kemarin (6/11).

Menurut Ninik, demikian biasa ia dipanggil, keputusan kenaikan iuran di luar kesepakatan dengan DPR RI. Sebab menurutnya kesimpulan terakhir menyatakan iuran peserta BPJS Kesehatan kelas III tidak dinaikkan.

“(Dari hasil rapat) antara kementerian yang terkait dengan BPJS pada 2 September, di situ jelas-jelas tertulis bahwa kelas III tidak dinaikkan, tetapi ternyata tetap dinaikkan,” ujar Ninik dengan emosi berapi-api. “Lalu harga diri kita ini apa? Lalu kenapa kita masih mau rapat?”

Tak berhenti sampai di situ, Ninik bahkan mengancam akan memboikot rapat antara DPR RI dengan BPJS Kesehatan maupun Kemenkes. Menurutnya tak ada gunanya rapat digelar bila pada akhirnya kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan kesepakatan yang dicapai.

“Saya mengusulkan kalau ini tetap dilanjutkan, tetap dinaikkan, kita tidak usah rapat lagi dengan BPJS, dengan Kementerian Kesehatan. Tidak ada gunanya,” ujarnya, bahkan terpantau sambil memukul pelan mejanya. “Rangkuman apapun, kesepakatan ditandatangani siapapun tetap dilanggar kok.”

“(Kalau dilanggar) nggak ada sanksi apapun. Kalau ada anggaran baru melas-melas datang. Tapi ketika rakyat menjerit kita tidak bisa apa-apa,” imbuhnya. “Saya usulkan kalau ini tetap dinaikkan, kita sepakat tidak melakukan rapat dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan.”

Selain itu, Ninik pun menyoroti perihal data cleansing BPJS Kesehatan yang tidak ada kejelasannya. Oleh karena itu, menurutnya tak ada lagi guna rapat antara DPR RI dengan pihak terkait apabila kesepakatan yang diambil tidak dilaksanakan.

“Seluruh yang dirapatkan ya menguap begitu saja. (Karena itu) saya mengusulkan, kalau (iuran) tetap naik kita tidak akan mengagendakan rapat lagi,” tuturnya. “Karena berarti suara kita sebagai wakil dari rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, tidak didengar pemerintah.”

Sikap Ninik ini pun langsung menuai perhatian masyarakat. Dilansir dari kolom komentar di akun Twitter @ketumSDN yang mengunggah video rapat tersebut, sebagian besar warganet memberikan dukungannya terhadap Ninik. Mereka kagum akan sikap Ninik yang benar-benar mewakili rakyat terhadap kebijakan kontroversial pemerintah.(japs/bes)

Post Author: Dpr 5

Tinggalkan Balasan