Pangkalan Militer Akan Dipindah ke Kalimantan, Ini Perintah Jokowi Kepada Prabowo

Dproperty.co.id – MEDAN (DPR) – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, dalam rencana pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur, penempatan satuan TNI dan pangkalan militer akan berada di Kabupaten Penajam Paser Utara Pulau Kalimantan.

Hadi mengatakan, penempatan pangkalan TNI berada di wilayah yang sama dengan Istana Kepresidenan, gedung MPR/DPR, serta gedung kementerian dan lembaga lainnya.

“Konsep penempatan satuan-satuan TNI dan pangkalan militer lainnya berada di Penajam Paser Utara. Bersama Istana Presiden, gedung MPR/DPR, kementerian, lembaga negara, dan gedung kedutaan negara sahabat,” kata Hadi dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Oleh karena itu, dibutuhkan pengamanan penuh di lokasi ibu kota baru dari serangan musuh, baik di darat, laut, maupun udara.

Ia mengatakan, pembangunan sistem pertahanan itu meliputi penangkalan serangan rudal, pesawat udara musuh, roket, infiltran, sabotase siber, serta ancaman chemical biology, nuclear, dan explosive.

“Serta memiliki jalur pendekatan dalam mobilisasi kekuatan militer baik aspek darat, laut, maupun udara sebagai persiapan rencana kontijensi dan rute evakuasi VVIP,” pungkasnya.

Permintaan Jokowi ke Prabowo

Presiden Joko Widodo mengingatkan Menteri Pertahanan PrabowoSubianto memanfaatkan belanja di bidang pertahanan untuk memacu industrialisasi industri-industri strategis di dalam negeri.

Presiden meminta Menhan agar meminimalisasi impor.

“Sedapat mungkin jangan sampai kita impor semuanya, tetapi anggaran yang ada harus dimanfaatkan untuk pengembangan industri strategis dari hulu sampai ke hilir,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, baru-baru ini.

Rapat ini mengambil topik: penyampaian program dan kegiatan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Jokowi juga ingin belanja pertahanan bisa memenuhi minimum essential force atau kebutuhan pokok minimum yang sudah ditargetkan.

Jokowi juga meminta Prabowo untuk memperkuat kerja sama Kemenhan dengan BUMN hingga swasta.

“Kerja sama dengan BUMN, kerja sama dengan swasta terus dilakukan, bahkan kita ingin agar produk-produk (pertahanan) yang ada itu bisa kita ekspor,” kata dia.

Ditemui wartawan seusai rapat, Prabowo menyatakan belum ada arahan spesifik yang diberikan kepadanya.

Menurut dia, rapat tadi lebih membahas garis besar kebijakan di bidang Polhukam, tak spesifik soal pertahanan.
Kendati demikian, Prabowo mengaku akan segera melakukan inventarisasi masalah sehingga kebijakan di bidang pertahanan tepat sasaran.

“Kita masih dalam taraf katakanlah belanja masalah, inventarisasi masalah. Saya kumpulin data bersama wamen, kita kumpulkan sehingga nanti langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan kita ini tepat. Saya kira itu. Berilah waktu beberapa saat,” kata dia.(japs/bes)