Bertemu Masyarakat Adat Kaltim, Jokowi Minta Izin Pindahkan Ibu Kota

Balikpapan, IDN Times – Presiden Joko “Jokowi” Widodo berkunjung ke Balikpapan, Kalaimantan Timur, Selasa (17/12). Jokowi berjumpa dengan masyarakat adat di antaranya Dayak, Paser, Kutai, Sulawesi, Batak, dan Jawa.

Pada pertemuan ini, Jokowi meminta izin kepada tokoh masyarakat adat yang bermukim di Balikpapan, Kutai Kartanegara (Kukar), Samarinda dan Penajam Paser Utara (PPU), untuk memindahkan lokasi Ibu Kota Negara (IKN) ke wilayah Kabupaten PPU dan Kukar, Kaltim.

“Saya izin atau bahasa Jawa-nya kulonuwun kepada para tokoh atas kepindahanan IKN ke Kaltim, khususnya di PPU dan Kukar,” ujar Jokowi, di hadapan kurang lebih 20 perwakilan tokoh dan masyarakat adat Kaltim, dalam sesi pertemuan presiden dengan masyarakat adat di De Bandar Resto, Balikpapan.

Jokowi menuturkan, pemindahan IKN telah dilakukan melalui studi sejak lima tahun lalu. Bahkan, sejak presiden pertama yang merencanakan ke Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng).

1. Pindah ibu kota tidak hanya memindahkan pemerintahan, namun juga berbagai aspek kehidupan lain

Bertemu Masyarakat Adat Kaltim, Jokowi Minta Izin Pindahkan Ibu Kota

Jokowi menjelaskan, pemindahan IKN bukan hanya pusat pemerintahannya, namun ada transformasi di berbagai aspek kehidupan. Karena itu, selain dibangun klaster penduduk, juga ada klaster pendidikan, kesehatan, serta riset, dan inovasi. Kemungkinan juga akan dikembangkan klaster pusat keuangan dan perbankan.

“IKN baru tidak ada klaster pabrik. Nanti klaster pendidikan diharapkan dapat bekerja sama dengan lembaga pendidik di Kaltim. Bahkan, kita akan bangun perguruan tinggi bukan hanya tingkat nasional, tetapi tingkat internasional. Bukan hanya satu, tetapi dua, tiga hingga lima,” kata presiden.
 

2. Jokowi tak ingin pemindahan ibu kota gagal seperti negara lain

Bertemu Masyarakat Adat Kaltim, Jokowi Minta Izin Pindahkan Ibu Kota

Dalam pertemuan dengan masyarakat adat ini, Jokowi berharap IKN baru tidak diramaikan penduduk dengan kendaraan pribadi. Tapi lebih banyak pejalan kaki, dan transportasi massal yang modern.

“Ini IKN masa depan dan melampui 100 hingga 200 tahun ke depan dan ramah lingkungan, smart city ,” ujar dia.

Jokowi tak ingin pemindahan IKN gagal seperti negara lain, yang memindahkan masalah baru. Dia menyebutkan desain IKN akan ramah lingkungan dan pada tahap awal pembangunan, akan dibangun tempat pembibitan pohon-pohon di areal 100 hektare, karena banyak hutan gundul di wilayah tersebut.

3. Melibatkan pemuda lokal dalam pembangunan IKN

Bertemu Masyarakat Adat Kaltim, Jokowi Minta Izin Pindahkan Ibu Kota

Sementara, Ketua Gerakan Pemuda Asli Kalimantan (Gepak) Sahran meminta kepada Presiden Jokowi melibatkan pemuda Paser, Dayak, Banjar, dan Kutai di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) secara aktif dalam proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di PPU.

“Kami ingin diperankan secara aktif dalam proses pembangunan IKN tersebut, jangan kami hanya dijadikan sebagai penonton,” ujar dia usai mengikuti pertemuan dengan Jokowi.

Sahran menjelaskan sejak muncul rencana pemindahan IKN di PPU dan telah beberapa kali dilakukan penelitian, tokoh pemuda lokal hanya melakukan pertemuan di dalam ruang, tanpa dilibatkan dalam penelitian di lapangan. Karena itu, penting masyarakat adat dilibatkan karena banyak situs yang perlu dijaga kelestariannya.

“Jelas kami sangat mendukung dengan pemindahan IKN tersebut, karena akan membawa dampak positif dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi masyarakat, apalagi konsep IKN tersebut lebih mengupayakan kelestarian lingkungan. Tetapi kita ingin terlibat dalam prosesnya,” kata dia.

4. Tokoh adat meminta Jokowi menyerap aspirasi masyarakat secara langsung

Bertemu Masyarakat Adat Kaltim, Jokowi Minta Izin Pindahkan Ibu Kota

Senada dengan Sahran, Ketua Lembaga Adat Paser (LAP) Kabupaten PPU Musa juga meminta kepada Presiden Jokowi agar bisa menyerap aspirasi langsung ke masyarakat akar bawah, khususnya yang berdomisili di lokasi pemindahan IKN, bukan sekadar mendapatkan informasi dari jajaran staf.

“Kami masyarakat adat di PPU memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan IKN itu. Namun kami minta agar Bapak Presiden tetap memperhatikan kelestarian adat dan budaya masyarakat, baik terkait hutan adat maupun kehidupan tradisional masyarakat di PPU,” ujar dia. 

Laporan Kontributor IDN Times Kalimantan Timur Ervan Masbanjar

 

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini
http://onelink.to/s2mwkb