Gubernur Punya Hak Tegur Bupati/ Walikota

>>> Kisruh Gubsu – Bupati Tapteng

MEDAN (DPR) – Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, sesuai kewenangan yang dimiliki pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, seorang Gubernur punya hak untuk menegur kepala daerah Bupati/Walikota.

Demikian diuraikan Ketua Perkumpulan Masyarakat Demokrasi 14 Sumatera Utara, Muhri Fauzi Hafiz, menyahuti ‘perseteruan’ antara Gubsu Edi Rahmayadi dengan Bupati Tapteng Bachtiar Sibarani, Jumat (20/12/2019) kemarin.

Menurut Muhri Fauzi Hafiz, ungkapan Gubsu tersebut sifatnya bukanlah perintah atau juga sanksi. “Hanya teguran saja. Soal apakah akan ditindaklanjuti oleh kepala daerah yang bersangkutan itu tidak pula diatur dengan rinci pada UU Nomor 23 tahun 2014 tersebut,” sebut Muhri.

Dilanjutkan Muhri, pada saat Gubernur melantik Kepala daerah Bupati/Walikota, terlihat jelas Gubernur punya hak memberi teguran kepada kepala daerah yang dilantiknya. Sebab, di hari pelantikan tersebut, Gubernur lazimnya menyampaikan pesan-pesan.

“Apakah dilaksanakan nantinya oleh kepala daerah Bupati/ Walikota, tentu itu butuh evaluasi, kajian, juga proses yang kita sebut rekam jejak yang akan terlihat secara nyata dari kerja-kerja yang dilakukan oleh masing-masing Bupati/walikota. Maka, kita dukung sikap Gubernur Edy Rahmayadi yang berani terbuka menyampaikan teguran nya kepada Bupati Tapanuli Tengah, dan itu sudah tepat. Tidak ada salah soal komunikasi maupun redaksinya,” ungkap Muhri Fauzi.

Sebelumnya, perseteruan antara Gubsu dan Bupati Tapteng ini sempat viral, dimana Gubsu mengatakan kalau Bupati Tapteng tidak sayang dengan rakyatnya. Pernyataan dari orang nomor satu Sumut ini pun direspon kurang bersahabat dari Bupati Tapteng. (japs)