5 Perusahaan ‘Rebutan’ 29.000 Ton Beras Bulog yang Bakal Busuk

Jakarta (DPR) – Proses pendaftaran lelang cadangan beras pemerintah (CBP) yang turun mutu dan terancam busuk oleh Perum Bulog telah ditutup. Dari 12 perusahaan yang mendaftar, terdapat 5 perusahaan yang lolos proses verifikasi untuk ikut lelang 29.367 ton beras yang turun mutu atau terancam busuk karena sudah disimpan lebih dari 4 bulan.

Sebanyak 29.367 ton beras tersebut dinyatakan tak kayak konsumsi, baik untuk pangan maupun pakan berdasarkan hasil verfikasi dan hasil uji laboratorium. Nantinya, beras tersebut dapat diolah menjadi ethanol atau pun pupuk. Selain itu, 5 perusahaan yang lolos untuk pelelangan ini merupakan perusahaan yang memproduksi lem mebel (furniture), ethanol, sabun, dan pupuk.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Tri Wahyudi Saleh mengatakan, pelelangan beras turun mutu ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Permentan No. 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan CBP, dan hasil rapat koordinasi terbatas (rakortas) tingkat menteri pada tanggal 24 Juni 2019 yang membahas tentang pangan.

Lebih lanjut, dengan pelelangan ini maka Bulog tak perlu memusnahkan beras tersebut, dan dapat memperoleh pendapatan dari hasil lelang meskipun tak 100%.

“Ini merupakan upaya untuk meminimalisir kerugian perusahaan, kita sudah mengumumkan proses lelang ini di media cetak dan website resmi Perum Bulog mulai tanggal 13 Desember 2019, beberapa tahapan sudah dilaksanakan dan hari ini kita akan melaksanakan evaluasi penawaran,” ujar Tri Wahyudi dalam keterangan resminya, Minggu (22/12/2019).

Sebelumnya, tonase beras yang dilelang Bulog per tanggal 13 Desember hanya sekitar 20.000 ton (20.392.771,55 kilogram/kg) yang dilelang dengan harga dasar Rp 23,75 miliar.

Menurut perhitungan detikcom, dari 20.000 ton beras tersebut dilelang dengan harga Rp 1.165/kg. Padahal, Direktur Utama (Dirut) Bulog Budi Waseso (Buwas) mengatakan bahwa pihaknya membayar Rp 8.100/kg ketika menyerap beras tersebut.

Untuk itu, pihaknya telah menyampaikan surat permintaan penggantian selisih hasil lelang kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Per kg itu kita sewaktu serap Rp 8.100. Persoalannya hanya satu, biaya selisih pengganti ada di siapa? Nah sekarang sudah dijawab Menkeu. Menkeu akan mengalokasikan sesuai hasil lelang laku berapa, selisih berapa, itu akan diganti oleh negara,” tutup Buwas.(japs/dtf)