Kasus Suap Rp530 Juta, Mantan Kadis PU Medan Jalani Sidang Perdana

Medan – Mantan Kadis PU Medan Isa Ansyari menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (23/12), terkait kasus penyuapan proyek yang melibatkan Walikota Medan, Dzulmi Eldin.

Dalam persidangan yang ketuai Majelis Hakim, Abdul Aziz, dakwaan yang dibacakan Jaksa Tipikor KPK, Zainal Abidin didampingi Iskandar Marwanto menyampaikan melakukan penyuapan sebesar Rp 530 juta kepada Dzulmi Eldin.

Dalam kasus ini, Isa Ansyari melakukan aksinya bersama-sama Samsul Fitri selaku Kepala Sub Bagian Protokol Pemerintah Kota Medan memberikan penyerahan uang beberapa tahapan kepada Walikota Medan, Dzulmi Eldin, mulai Rp80 juta sebanyak 4 kali tahapan, kemudian disusul Rp200 juta sebanyak 2 kali dan terakhir Rp50 juta.

Dikatakan Jaksa KPK Iskandar, dimana maksud penyuapan tersebut agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu selaku Walikota Medan mempertahankan jabatan terdakwa selaku Kepala Dinas PU Kota Medan.

Kasus ini bermula pada tanggal 6 Februari 2019 dimana selaku Kadis PU mengelola anggaran fisik senilai sekira Rp420 Milliar dalam pengelolaan anggaran Dinas PU tersebut, sejak bulan Maret 2019 terdakwa mulai mendapatkan pemasukan uang diluar penghasilan yang sah.

Dikatakan Jaksa, dari uang yang di peroleh dari pengerjaan penggeloaan anggaran Dinas PU terdakwa ikut mebiayai kegiatan oprasional Eldin.

“Lau pada bulan Maret 2019 Samsul Fitri  (orang kepercayaan Walikota Medan)  menemui terdakwa di Hotel Aston Medan dan meminta bantuan uang kepada apabila sewaktu-waktu ada kebutuhan biaya operasional Walikota yang tidak ditanggung oleh APBD (dana non budgeter),” tutur Jaksa.

Jaksa Iskandar mengungkapkan, sebagai bentuk loyalitas terdakwa Ansyari kepada Walikota maka terdakwa meyanggupinya, lalu menyerahkan uang kepada Dzulmi Eldin melalui Samsul Fitri di bulan Maret, April, Mei dan Juni 2019 masing-masing sebesar Rp 20 juta.

“Demikian pula ketika ada kebutuhan operasional Eldin menghadiri undangan acara perayaan ulang tahun ke-30 “Program Sister City” antara Kota Medan dengan Kota Ichikawa yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 18 Juli 2019 di Jepang,” sebut Jaksa KPK.

Kata Jaksa, di mana rombongan terdiri dari Dzulmi Eldin, Rita Maharani, Samsul Fitri, Andika Suhartono, Fitra Azmayanti Nasution, Musaddad, Iswar S, Suherman, T. Edriansyah Rendy, Rania Kamila, Hafni Hanum, Tandeanus, Vincent Dan Amanda Syaputra Batubara, yang akan di fasilitasi oleh ERNI Tour &Travel.

Saat itu Samsul Fitri meminta kepada terdakwa untuk menyediakan sejumlah uang dan terdakwa Isa menyanggupinya.

“Pada Juni 2019 Samsul Fitri melakukan penghitungan kebutuhan dana akomodasi kunjungan ke Jepang tersebut dan ternyata dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp1.5 miliar, ungkap Jaksa.

Lebih jauh Jaksa Zainal mengatakan, sedangkan APBD kota Medan mengalokasikan dana hanya sebesar Rp500.000.000,00,- padahal saat itu harus segera membayar uang muka sebesar Rp800.000.000,00 kepada ERNI Tour & Travel.

“Atas perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tandas Jaksa KPK.(dnalams)