Pertama di Dunia, RI Mulai B30 Demi Bereskan Tekor Neraca Dagang

Jakarta (DPR) – Pemerintah akhirnya menerapkan program mandatori biodiesel 30% atau B30 setelah melalui rangkaian uji coba sejak November 2019. Program B30 ini juga menjadi yang pertama di dunia.

Implementasi program B30 juga menjadi bagian upaya pemerintah menyelesaikan masalah tekor alias defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan (CAD). Pasalnya program B30 ini mampu menghemat devisa sekitar Rp 63 triliun atau setara US$ 4,8 miliar.

Presiden Jokowi meresmikan langsung implementasi program B30 tersebut. Pada saat peresmian, orang nomor satu di Indonesia ini memberikan pekerjaan rumah (PR) lagi kepada para menteri dan jajaran direksi PT Pertamina (Persero) mengenai implementasi B50.

Jokowi bilang PR tersebut dilakukan agar Indonesia keluar dari negara importir minyak. Pihaknya juga akan mengawal langsung implementasi program ini.

“Setelah urusan kilang petrokimia selesai, hari ini saya ingin betul-betul memonitor secara khusus dari hari ke hari, bulan ke bulan untuk implementasi program B30. Setelah B20 sekarang kita masuk ke B30,” kata Jokowi di SPBU MT Haryono, Jakarta, Senin (23/12/2019).

Selanjutnya implementasi B50 harus dipercepat mengingat program ini bisa menjadi upaya pemerintah menekan impor minyak yang sampai saat ini menjadi biang kerok defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).

Oleh karena itu dirinya memerintahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Pertamina untuk mempercepat implementasi B50.

Jokowi bilang implementasi program B30 bisa menghemat devisa sebesar Rp 63 triliun atau setara dengan US$ 4,3 miliar. Menurut Jokowi hal itu akan berdampak positif bagi neraca perdagangan dan transaksi berjalan yang sampai saat ini masih tekor.

“Saya kira tadi sudah jelas semuanya. Saya sampaikan bahwa program B30 ini bisa maju, tidak tahun 2020, tetapi akhir 2019 sudah dimulai. Karena ini percobaan sudah dimulai sejak November kemarin. Sudah berjalan, sehingga hari ini kita sampaikan bahwa B30 telah kita luncurkan dan ini bisa menghemat, yang saya paling senang ini bisa menghemat devisa Rp 63 triliun,” kata Jokowi.

Devisa yang bisa dihemat dari program B30 lebih besar dibandingkan dengan implementasi B20 yang mampu menghemat devisa US$ 1,89 miliar periode September 2018 sampai akhir tahun. Sedangkan periode 2019 sebesar US$ 3,54 miliar.
Setelah implementasi B30 di tahun 2019, Jokowi memberikan target kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan jajaran direksi Pertamina untuk mempercepat implementasi B50 pada awal 2021.

Dengan begitu, permasalahan mengenai tekor neraca perdagangan dan tekor transaksi berjalan sedikit demi sedikit akan terselesaikan.

Menanggapi itu, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyatakan siap untuk melakukan pencampuran dan pendistribusian bahan bakar solar dengan minyak kelapa sawit tersebut. Untuk itu, pihaknya akan melakukan uji coba program B40 awal tahun depan.

“Sebetulnya masalah percampuran itu tidak akan masalah, yang harus kita lakukan adalah uji coba bagaimana performance-nya B40 untuk mesin. Jadi awal tahun (2020) kita akan mulai uji coba,” kata Nicke.

Nicke menjelaskan, tidak menutup kemungkinan jika penerapan B40 bisa lebih cepat dari target yang diminta Jokowi. Hal itu seperti program B30 yang sebelumnya ditargetkan Januari 2020.

“Seperti sekarang, kan B30 targetnya 1 Januari. Tapi kita sudah mulai mendistribusikan sejak November. Hasilnya bagus, resmi lah sekarang Pak Presiden,” katanya.(japs/dtf)