Tahun 2019, Pemprov Sumut Tuntaskan Utang, Raih WTP, Percepat Pengesahan dan Pelaksanaan APBD

Medan,- Dalam usaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) di bawah kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajekshah telah melakukan berbagai langkah nyata pada tahun 2019. Di antaranya tata kelola keuangan yang semakin baik, meningkatkan kinerja aparatur dan penerapan teknologi dalam pelayanan pemerintahan.

Dalam hal
pengelolaan keuangan yang efisien, dengan dukungan DPRD Sumut,
Penyusunan PAPBD 2019 dan APBD 2020 lebih cepat dari jadwal yang
ditetapkan. PAPBD 2019 dan APBD 2020 berhasil ditetapkan pada 9
September 2019, lebih cepat dari tenggat waktu yang ditetapkan 31
September 2019 bagi PAPBD 2019 dan 30 November 2019 bagi APBD 2020.

Dengan percepatan pengesahan, maka program dan kegiatan pembangunan
dapat dimulai sejak di awal tahun, sehingga manfaatnya bisa segera
dirasakan masyarakat. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sabrina
menjelaskan, kegiatan-kegiatan di Tahun Anggaran 2020 telah dapat
dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2020.

“Guna percepatan
pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020 dimaksud, telah dilakukan
berbagai upaya seperti telah diselesaikannya semua dokumen pendukung
pelaksanaan APBD 2020, sehingga tender kegiatan dapat dilaksanakan pada
minggu pertama Januari 2020,” kata Sabrina, Jumat (27/12), di Kantor
Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 30 Medan.

Tata
kelola keuangan yang semakin baik tercermin dari berbagai capaian. Pada
tahun 2019 ini, Pemprov Sumut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) Perwakilan Sumut. Dengan demikian Pemprov Sumut telah mendapatkan
penilaian WTP selama lima tahun berturut-turut.

Pemprov Sumut
juga telah melunasi kurang bayar dana Bagi Hasil Pajak Daerah dari
provinsi kepada kabupaten/kota yang tertunggak sejak tahun 2013 sampai
2018. “Alhamdulillah seluruhnya telah dilunasi pada tahun 2019,” kata
Sabrina.

Untuk mewujudkan efisiensi dan transparansi pengelolaan
keuangan dan aset daerah, telah dibangun dan diterapkan Aplikasi
e-Keuangan dan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA)
Online. Aplikasi e-Keuangan Pemprov Sumut sudah terintegrasi dengan Cash
Management System (CMS) pada Bank Sumut, e-Planning yang dikelola Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Sistem Informasi Rencana Umum
Pengadaan (SIRUP) yang dikelola oleh Biro Administrasi Pembangunan. Saat
ini, e-Keuangan tersebut sedang diintegrasikan dengan Modul
Perbendaharaan Negara (MPN) yang dikelola oleh Dirjen Perbendaharaan
Negara dalam hal pengelolaan pajak, yang mana Pemprov Sumut menempati
urutan kedua setelah Pemprov DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt)
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Setdaprov Sumut
Ismael Sinaga menambahkan, untuk aplikasi SIMBADA Online yang saat ini
telah tersedia berbasis web, dan kini dikembangkan sehingga dapat
diakses melalui android. Selanjutnya telah terlaksananya mapping
(pemetaan), kodifikasi barang aset dan penggunaan QR Code pada barang
dan aset milik daerah. Dalam hal ini telah dilakukan sosialisasi
penataan aset sesuai standar akuntansi pemerintah berbasis akrual kepada
seluruh sekolah SMA/SMK Negeri se-Sumatera Utara.

Untuk
menunjang kelengkapan data serta keabsahan kepemilikan aset, telah
dilakukan MOU Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten/Kota se-Sumatera
Utara dalam pengurusan sertifikat tanah. Dalam hal ini telah
diterbitkan 48 sertifikat tanah milik Pemprov Sumut.

Pengadaan
aset tanah baru selama Tahun 2019 antara lain pengadaan tanah untuk
Islamic Center seluas 50 Ha di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten
Deli Serdang yang merupakan lahan eks HGU PTPN II.

Seperti pada
tahun sebelumnya, pada tahun ini Pemprov Sumut telah melakukan evaluasi
atas P- APBD Tahun 2019 dan APBD Tahun 2020 untuk 33 Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Utara.