PBB Setujui Resolusi Kutuk Pelanggaran Muslim Rohingya

Majelis Umum PBB
telah menyetujui resolusi yang mengutuk pelanggaran hak asasi manusia
terhadap Muslim Rohingya dan minoritas lainnya di Myanmar.

Resolusi
itu juga menyerukan agar Myanmar menghentikan hasutan kebencian
terhadap minoritas Rohingya dan kelompok minoritas lainnya.

Ribuan
orang Rohingya terbunuh dan lebih dari 700.000 orang melarikan diri ke
negara tetangga, Bangladesh saat terjadi aksi penumpasan oleh militer di
negara yang penduduknya beragama Buddha itu pada 2017.

Myanmar
(sebelumnya disebut Burma) menolak tuduhan itu dan menegaskan bahwa
langkah militer itu untuk mengatasi ancaman ekstremisme.

Awal bulan ini, pemimpin negara itu Aung San Suu Kyi menyanggah tuduhan bahwa negaranya melakukan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) PBB.

Resolusi PBB yang disahkan pada Jumat (27/12)
menyatakan kekhawatiran atas berlanjutnya membanjirnya orang-orang
Rohingya ke Bangladesh yang disebut “sebagai akibat kekejaman pasukan
keamanan dan bersenjata Myanmar”.

Laporan itu menyoroti berbagai
temuan misi internasional independen yang mengungkap adanya “pelanggaran
HAM berat dan pelanggaran yang diderita Muslim Rohingya dan minoritas
lainnya” oleh pasukan keamanan Myanmar, yang digambarkan sebagai
“kejahatan paling berat di bawah hukum internasional”.

Resolusi itu menyerukan Myanmar agar melindungi semua kelompok dan menjamin keadilan bagi semua korban pelanggaran hak asasi manusia.

Resolusi PBB ini disahkan oleh total 134 negara dari 193 negara anggota, sembilan suara menentang dan 28 lainnya abstain.Resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat secara hukum tetapi dapat mencerminkan pendapat dunia.

Duta
Besar PBB untuk Myanmar, Hau Do Suan, menyebut resolusi itu “contoh
klasik standar ganda [dan] penerapan norma HAM yang selektif dan
diskriminatif”.

Dia mengatakan itu dirancang untuk mengerahkan
“tekanan politik yang tidak diinginkan” pada Myanmar dan tidak berusaha
menemukan solusi untuk “situasi rumit di negara bagian Rakhine”.

Gambia, sebuah negara kecil di Afrika barat yang mayoritas
penduduknya Muslim, membawa kasus Rohingya ke ICJ atas nama puluhan
negara Muslim lainnya.

Berbicara di pengadilan awal bulan ini,
peraih Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi menyebut kasus terhadap
Myanmar “tidak lengkap dan tidak benar”. Dia mengatakan masalah di
Rakhine, di mana banyak Rohingya tinggal, sudah terjadi sejak
berabad-abad lalu.

Suu Kyi mengatakan kekerasan yang terjadi
sebagai “konflik bersenjata internal” yang dipicu oleh serangan
gerilyawan Rohingya atas pos-pos keamanan pemerintah.

Dia
mengakui bahwa militer Myanmar mungkin menggunakan kekuatan yang tidak
proporsional pada waktu itu, tetapi mengatakan bahwa jika tentara
melakukan kejahatan perang, “mereka akan dituntut”.

Pada awal 2017, ada satu juta orang Rohingya di Myanmar, sebagian besar tinggal di negara bagian Rakhine. Myanmar, negara yang sebagian besar penduduknya beragama Buddha, menganggap Rohingya sebagai imigran ilegal dan menyangkal kewarganegaraan mereka.

Warga Rohingya telah lama mengeluhkan adanya
penganiayaan, dan pada 2017, militer Myanmar – Tatmadaw – meluncurkan
operasi militer besar-besaran di Rakhine.

Menurut tuduhan yang
diajukan oleh Gambia kepada ICJ, militer Myanmar telah melakukan
“operasi pembersihan yang luas dan sistematis” terhadap Rohingya, mulai
Oktober 2016 dan berlanjut hingga Agustus 2017.

Petisi Gambia
menuduh bahwa pembersihan ini “dimaksudkan untuk menghancurkan Rohingya
sebagai kelompok, seluruhnya maupun sebagian”, melalui pembunuhan
massal, pemerkosaan dan pembakaran terhadap bangunan mereka “sering kali
dengan penghuninya dikunci di dalam”.

Misi pencari fakta PBB yang
menyelidiki tuduhan ini menemukan bukti menarik yang menyatakan bahwa
tentara Myanmar harus diselidiki untuk tuduhan genosida terhadap Muslim
Rohingya di Rakhine.

Bulan Agustus, sebuah laporan menuduh tentara
Myanmar “secara rutin dan sistematis melakukan pemerkosaan massal dan
berbagai tindakan seksual dengan kekerasaan dan paksaan terhadap
perempuan, anak-anak dan orang-orang transgender”.

Bulan Mei,
tujuh orang tentara Myanmar yang dipenjara karena membunuh 10 orang
Rohingya dibebaskan lebih awal dari penjara. Myanmar mengatakan operasi
militer mereka mengarah pada kelompok militan Rohingya dan militer telah
menyatakan mereka tidak bersalah.

Ratusan ribu minoritas Rohingya meninggalkan Myanmar sejak operasi militer dimulai.Wartawan BBC, Jonathan Head mengunjungi kamp sementara Hla Poe Kaung, yang didirikan di desa Rohingya yang telah dihancurkan

Pada tanggal 30 September, terdapat 915.000 pengungsi Rohingya di kamp-kamp di Bangladesh.

Hampir
80% dari mereka tiba antara Agustus dan Desember 2017, serta bulan
Maret tahun ini. Bangladesh menyatakan tak akan menerima lagi pengungsi
baru.

Bulan Agustus, Bangladesh membentuk skema repatriasi sukarela – tetapi tak ada satupun orang Rohingya yang mau menjalaninya.

Bangladesh
berencana merelokasi 100.000 pengungsi ke Bhasan Char, sebuah pulau
kecil di Teluk Bengala, tetapi ide ini ditentang oleh 39 lembaga pemberi
bantuan dan kelompok perlindungan hak asasi manusia.

Bulan
September, wartawan BBC Jonathan Head melaporkan bahwa barak polisi,
bangunan pemerinah dan kamp relokasi pengungsi telah dibangun di lokasi
bekas desa-desa minoritas Rohingya di Myanmar.