PT Dhirga Surya Berencana Bangun Hotel, DPRD Sumut Ragu

Medan (DPR) – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprovsu PT Dhirga Surya merencanakan kerjasama operasional dengan pihak investor untuk membangun hotel bintang 3 dan perkantoran di Jalan Imam Bonjol No. 11, Medan.

Rencana tersebut membuat DPRD Sumut ragu hingga mempertanyakan pengelolaan keuangan dan aset PT Dhirga Surya. Apalagi, penerimaan yang jauh lebih kecil dibanding nilai aset yang dimiliki. Bahkan kalangan dewan menduga ada kesepakatan jahat dalam mengelola aset PT Dhirga Surya.

Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi C DPRDSU dengan PT Dhirga Surya, Senin (6/1/2020).
Anggota Komisi C Rudy Hermanto dan Yantoni Purba mempertanyakan pengelolaan aset Dhirga Surya yang hanya mampu mendapatkan feedback Rp1 miliar/tahun dari aset senilai ratusan miliar.

Rudy bahkan menduga ada ada kesepakatan jahat atau perjanjian kerjasama yang menguntungkan segelintir orang dan merugikan Pemprovsu. “Yang diuntungkan segelintir orang, yang dirugikan masyarakat Sumut. Ini jadi tanggung jawab besar direksi bagaimana meyakinkan kita. Kita sempat sudah bikin Pansus penggabungan AIJ dan Dirgasurya. Saya termasuk yang tolak, penggabungan atau merger itu harusnya antara perusahaan sakit dan perusahaan sehat, ini kok sama-sama sakit. Makanya merger masih terkendala,” katanya.

Dengan kondisi itu, lanjut Yantoni, Dhirga Surya harus meyakinkan semua pihak bahwa perusahaan mampu mengelola aset-asetnya dengan baik. “Jangan ada kesan perusahaan ini dipertahankan hanya untuk mempertahankan karyawannya. Saya usul dalam operasionalnya melibatkan swasta. Di samping dapat suntikan modal, swasta juga berlari lebih kencang. Terobosan mereka lebih baik. Ada kerja sama yang win win solution,” katanya.

Pihak Komisi C juga meminta agar PT Dhirga Surya menyerahkan laporan keuangan agar DPRD bisa memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan program-program yang direncanakan.

Anggota Komisi C, Benny Sihotang mengatakan, belum ada kejelasan rancangan program yang disampaikan sebab belum ada laporan keuangan yang diserahkan PT Dirgasurya. “Belum ada (laporan keuangan), dari situ kita bisa baca, kalau mereka mau bikin ini itu, kan perlu dana, dari mana pendanaannya, belum bisa kita tahu. Sudah benar rapat ini dipending agar menyiapkan laporan keuangan. Kalau begini, semua masih diawang-awang,” katanya.

Dirut PT Dhirga Surya, Isfan Fahruddin mengatakan, pihaknya sudah mengerjakan pra perencanaan pembangunan hotel bintang 3 tersebut. Menurutnya, lokasi strategis di Jalan Imam Bonjol tersebut sayang jika tidak dimanfaatkan. Pihaknya sudah mencoba mengekspos ke beberapa investor, namun persoalan ekonomi membuat investor belum bisa mengeksekusi.

“Wagub juga sudah mengarahkan tidak ada lg Build Operate Transfer (BOT), harus Kerja Sama Operasional (KSO). Karena BOT melemahkan. Kita punya Akademi Pariwisata Nasional, untuk SDM bisa terpenuhi. Untuk pola pembangunan kita punya kontraktor yanh bisa membangun itu. Tinggal masalah pembiayaan, ada lembaga di bawah Kementerian Keuangan pola peminjaman uang dan kita bisa investasi di situ, provinsi sendiri yang investasi. Masa untuk membangun hotel bintang 3 saja harus investor dari luar,” katanya.

Menurutnya, pasar untuk hotel tersebut juga sudah jelas. Dhirga Surya sebelumnya juga telah mengoptimalkan aset bekas gedung BPMP sebagai lahan parkir dan pasar kuliner yang setiap harinya sekitar 300-400 orang pengunjung. Hotel juga direncanakan menampung rapat-rapat kegiatan OPD di 33 kabupaten/kota.

Dia setuju agar RDP dijadwalkan ulang dengan agenda pembahasan laporan keuangan.(japs/bes)