Pemerintah Didesak Permudah Pengurusan Izin Usaha “Broker”

JAKARTA, KOMPAS.com – Para anggota Asosiasi Real Estate Broker Indonesia ( AREBI) mengaku masih sulit mengurus Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4) sesuai regulasi yang dibuat pemerintah, yakni Peraturan Menteri Perdagangan No 33/M-DAG/PER/8/2008 tentang perusahaan perdagangan perantara properti.

Menurut Permen tersebut, perusahaan broker properti harus memiliki SIU-P4. Regulasi ini lahir untuk mendorong industri broker properti berjalan lebih sehat.

Demikian terungkap Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) di Hotel Ciputra, Jakarta, Jumat (29/11/2013). AREBI menggelar dua acara besar, yakni Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan The Biggest Real Estate Summit 2013, di Hotel Ciputra, Jakarta, yang berlangsung 27-28 November 2013. Hadir pada acara Rakernas yang mengusung tema Bersatu dan Bersinergi Menjadi Broker Profesional, para pengurus DPP AREBI dan DPD AREBI dari Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. Diakhir acara Rakernas, digelar acara HUT AREBI ke-21 tahun.

Adapun The Biggest Real Estate Summit 2013 dihadiri sekitar 800 broker properti dari berbagai daerah menampilkan. Beberapa pembicaranya antara lain Ali Tranghanda (Founder Indonesia Property Watch), Idra W. Antono (Vice President Marketing PT Agung Podomoro Land Tbk.), Teguh Satria (Ketua Badan Pertimbangan Organisasi REI), Lim Yong Hock (Key Executive Officer Propnex Singapore), dan Haryanto Kandani (Motivator).

Ketua Umum AREBI, Darmadi Darmawangsa, mengatakan kesulitan pengurusan SIU-P4 terjadi setelah Departemen Perdagangan melimpahkan kewenangan penerbitan SIU-P4 ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun 2012. Padahal, saat masih dipegang Departemen Perdagangan, pengurusan SIU-P4 mudah dan cepat.

“Syarat untuk memperoleh SIU-P4 yang ditetapkan BKPM sulit dipenuhi oleh agen properti,” ujar Darmadi.

Syarat yang sulit dipenuhi agen properti itu antara lain modalnya yang harus di atas Rp 500 juta dan harus memiliki izin prinsip.

“Banyak anggota yang modalnya tidak besar karena usaha ini memang tidak memerlukan modal besar tapi mampu menyerap tenaga kerja yang besar karena kami menjual jasa. Mungkin, selama ini BKPM biasa mengurus pemodal besar,” kata Darmadi.

Dia mengatakan, dari 500 anggota AREBI, saat ini yang sudah memiliki SIU-P4 baru sekitar 100 anggota. Pada 2014, lanjut Darmadi, ia berharap semua anggota AREBI sudah memiliki SIU-P4.

“Karena itulah, kami mendesak pemerintah melalui BKPM agar mempermudah pengurusan SIU-P4,” kata Darmadi.