Iran Ancam Keluar dari Perjanjian Nuklir Jika Diseret ke DK PBB

Tehran, IDN Times – Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif mengancam negaranya akan keluar dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) jika negara-negara Uni Eropa tetap memaksa membawa Tehran ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB).

Ancaman Zarif itu dikeluarkan pada Senin (20/1) dan dikutip oleh kantor berita Iran, IRNA, yang menyebut Jerman, Prancis dan Inggris menunjukkan “perilaku tak dapat dibenarkan” dengan merujuk penyelesaian masalah nuklir negara Timur Tengah itu ke New York.

1. Iran dituduh melanggar kesepakatan nuklir 2015

Iran Ancam Keluar dari Perjanjian Nuklir Jika Diseret ke DK PBB

Seperti dilaporkan The New York Times pada 14 Januari lalu, ketiga negara anggota Uni Eropa itu secara resmi menuding Iran melanggar kesepakatan nuklir yang ditandatangani pada 2015. Di dalamnya tertulis bahwa Iran harus membatasi program nuklirnya yang sebelumnya dicurigai dikembangkan bukan untuk kepentingan sipil, melainkan pertahanan.

Amerika Serikat, salah satu pihak dalam kesepakatan, memutuskan keluar pada awal 2018 setelah Presiden Donald Trump menilai itu tidak ada gunanya. Membawa masalah nuklir tersebut ke DK PBB sama dengan memulai langkah pertama untuk pemberlakuan kembali sanksi PBB terhadap Iran.

Tehran sendiri berulang-kali mengatakan pihaknya takkan menuruti isi kesepakatan karena ulah Trump secara sepihak. Dengan kata lain, Iran tak menutup kemungkinan akan melakukan pengayaan uranium yang berpotensi untuk membuat bom atom. Walau begitu, pemerintah tetap mengizinkan petugas badan energi atom internasional (IAEA) untuk mengawasi.

2. Ketiga negara memaksa Iran kembali ke kesepakatan nuklir

Iran Ancam Keluar dari Perjanjian Nuklir Jika Diseret ke DK PBB

Sementara itu, baik Inggris, Prancis maupun Jerman disebut ingin mempertahankan kesepakatan itu karena khawatir dengan aktivitas Iran di kawasan. Dalam pernyataan bersama, para Menteri Luar Negeri ketiga negara mengingatkan bahwa “kecuali [Iran] memutar balik, kami tak punya pilihan selain bertindak”, tapi Iran “memilih terus mengurangi kepatuhan”.

Dikutip dari The Independent, jika Iran benar-benar keluar dari NPT, maka negara itu bukan lagi hanya akan melakukan pengayaan uranium melebihi batas yang disepakati pada 2015, tapi juga bisa mengembangkan bom atom karena tak ada lagi insentif yang dianggap menguntungkan. Apalagi Amerika Serikat masih menjatuhkan sanksi kepada Iran.

3. Iran pernah mengirimkan surat yang berisi kesempatan bagi negara-negara Eropa untuk bernegosiasi

Iran Ancam Keluar dari Perjanjian Nuklir Jika Diseret ke DK PBB

NPT sendiri merupakan perjanjian internasional yang ditandatangani pada 1968. Tujuannya adalah untuk mencegah penyebarluasan senjatan nuklir dan teknologi persenjataan yang saat Perang Dunia I, Perang Dunia II dan Perang Dingin menjadi semacam perlombaan.

Sedangkan kesepakatan nuklir pada 2015 memiliki nama resmi Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA). Lima negara anggota DK PBB (Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Tiongkok dan Rusia), Jerman dan Iran menjadi pihak yang bertandatangan pada tahun tersebut.

Menurut Zarif, ketika Trump memilih keluar dari kesepakatan itu, pemerintahnya langsung mengirim tiga surat kepada Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini. Di dalamnya Iran menegaskan mengakhiri mekanisme resolusi perselisihan sehingga resmi memulai mengurangi komitmen terhadap JCPOA per 8 Mei 2019 atau setahun sejak Trump mengatakan mundur.

Ketiga surat itu, kata Iran, dikirimkan dalam kurun waktu tujuh bulan sejak Mei hingga November 2018. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi Uni Eropa untuk memulai negosiasi kembali sebelum keputusan terakhir diambil Iran. Pernyataan Zarif ini seolah mengesankan bahwa Eropa diam saja saat Iran berusaha membuka pintu negosiasi.