Program Sejuta Rumah Terancam Gagal, Sementara Dana Tapera Baru untuk ASN, TNI, Polri

Medan (DPR) – Kuota rumah bersubsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Properti (FLPP), diperkirakan segera habis pada April 2020.

Program Sejuta Rumah (PSR) terancam gagal jika penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Properti (FLPP) yang saat ini menipis, tidak segera dicairkan.

Plt. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Properti, Setyo Maharso mengatakan, Dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) belum bisa dimanfaatkan sebagai alternatif, karena masih menunggu mekanisme yang siap untuk karyawan swasta.

Pada 2020, Tapera hanya berlaku untuk ASN, TNI, Polri.

“Dana Tapera belum bisa langsung diberdayakan karena sumber dasarnya adalah tabungan sehingga masyarakat harus nabung dulu baru bisa untuk pendanaan rumah,” kata Setyo.

Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaya mengatakan, sasaran sumber dana subsidi perlu tepat sasaran.

Menurut informasi yang diterima Himppera, 70% penerima dana FLPP adalah peserta BPJS TK sehingga perlu ada dukungan dana porsi APBN demi keadilan terpenuhinya akses pekerja terhadap KPR.

“Namun sayangnya dana BPJS TK terhalang oleh aturan yang mengatur tingkat imbal hasil bunga dana BPJS TK yang terlalu tinggi. Aturan ini harus dipertimbangkan ulang,” papar Endang.

Ketua Umum Pengembang Indonesia (PI) Barkah Hidayat menyebut, sebanyak 85% anggota PI adalah pengembang perumahan FLPP yang sangat rentan terhadap pergerakan pembiayaan konsumen.

“Jika pembiayaan terhambat maka akan ada multiplier effect ke stakeholder lain yaitu perbankan, kontraktor, vendor dan akhirnya ke konsumen juga” kata dia.

Oleh karena itu, menurut Barkah, sebaiknya angka kuota FLPP tidak ditentukan sepihak oleh pemerintah namun berdasarkan data bersama seluruh organisasi.

Dengan begitu, akan diketahui berapa besar kebutuhan sebenarnya.

Dia pun menegaskan, pihaknya banyak menerima laporan dari daerah mengenai rumitnya aturan dengan aplikasi FLPP. Harapannya, ke depan prosedur FLPP dapat dipermudah.

“Jangan sampai rumahnya sederhana, tapi peraturannya tidak sederhana,” ucap dia.(japs/PRC)