PTUN Medan Tunda SK Pemberhentian Tiga Direksi PD Pasar Medan

Medan – Majelis Hakim PTUN Medan menerbitkan penetapan penundaan SK Plt Walikota Medan tentang pemberhentian 3 Direksi PD Pasar.

Adapun bunyi penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua majelis hakim Jimmy Claus Pardede serta dua hakim anggota Selvie Ruthyarodh dan Effriandy dalam persidangan Rabu (22/01/2020), kemarin memerintahkan kepada  panitera pengganti menyampaikan salinan penetapan ini kepada para pihak untuk dipatuhi.

Dalam penetapan itu, majelis hakim menyebutkan bahwa SK Plt Walikota Medan Nomor. 821.2/43.K/2020 tertanhgal 16 Januari 2020 tentang pemberhentian Direktur Utama (Rusdi Sinuraya), Direktur  Operasional, (Johni Anwar) dan Direktur Pengembangan dan SDM (Arifin Rambe) PD Pasar belum bisa diberlakukan dan masih diuji di peradilan TUN.

Karena itu, untuk menghindari kerugian yang kebih besar lagi, SK Plt Walikota Medan itu ditunda sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Saat dikonfirmasikan tentang penetapan Hakim PTUN Medan, kepada Refman Basri selaku Kuasa Hukum Rusdi Sinuraya, dkk, Kamis (23/01/2020) melalui telephon seluler oleh awak media mengapresiasi penetapan hakim itu.

“Saya menilai hakim menyahuti rasa keadilan masyarakat terutama para penggugat,” ujar Refman via ponselnya kepada sejumlah wartawan.

Menurutnya, SK Plt Walikota Medan tentang pemberhentian 3 Direksi PD Pasar itu sudah cacat prosedural.

“Masak Plt.Walikota bisa memberhentian Dirut PD Pasar dan menggantinya dengan Plt seorang ASN,” ujarnya.

Selain itu, kata Refman pemberhentian 3 Direksi PD Pasar itu tanpa didukung syarat yang mendesak agar mereka harus diberhentikan.

“Pemberhentian itu hanya sebagai arogansi pimpinan kepada bawahannya,” ujar advokat.

Karena itu, lanjut Refman melalui penetapan hakim PTUN Medan itu semua pihak harus menghormati, terutama Plt PD Pasar yang ditunjuk Plt Walikota Medan agar tidak lagi melaksanakan kegiatan apapun yang mengatasnamakan Direksi PD Pasar.

Sebelumnya Rusdi Sinuraya,  dkk melakui kuasa hukumnya Refman Basri menggugat Plt.Walikota Medan ke PTUN, minta SK Tergugat tentang pemberhentian 3 Direksi PD Pasar dibatalkan, karena dianggap melawan hukum.

Namun perkara belum sidang,hakim menerbitkan penetapan penundaan SK tergugat.(dnalams)