Dikepung Covid-19, Gubsu ‘Ditinggali’ Anggota DPRD Sumut

Medan (DPR) – Sudah hampir masuk pekan ketiga sejak pemerintah provinsi Sumatera Utara membentuk gugus tugas penanganan covid-19 di Sumatera Utara dan seiring itu, lembaga DPRD Sumut selama satu pekan terakhir seperti “membiarkan” tak bekerja menjalankan fungsi yang dimiliki untuk membela rakyat sumatera Utara dalam permasalahan covid-19 ini.

Menurut ketua perkumpulan demokrasi 14 (de-14) sumatera Utara, Muhri Fauzi Hafiz, kesungguhan yang dilakukan pemerintah provinsi Sumatera Utara dalam penanganan covid-19 melalui Gubernur dan Gugus Tugas harusnya direspon cepat oleh lembaga DPRD provinsi Sumatera Utara (DPRDSU) yang menjadi mitra pemerintah daerah.

Respon itu harus terlihat konkrit di masyarakat, selain mendukung agar terjadi realokasi anggaran APBD 2020 guna penanganan covid-19, DPRDSU juga bisa segera melakukan kerjasama dengan pihak Gugus Tugas dan TNI/POLRI untuk turun memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap upaya pemerintah menangani penyebaran wabah covid-19.

“Lihat saja sampai masuk pekan ke-3, kita masih mendengar berulang-ulang Gubernur mengalokasikan 18 milyar rupiah untuk penanganan covid-19 di Sumatera Utara, jumlah itu masih sangat minim bagi upaya pelindungan masyarakat baik yang terjangkit virus ini maupun lingkungan sekitarnya. Tidak ada kita dengar DPRDSU saat ini mengusulkan penambahan anggaran guna mengatasi permasalahan-permasalahan covid-19 yang timbul. Padahal kita sangat paham meskipun pemerintah pusat melalui presiden Jokowi sudah memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk bekerja maksimal mengambil kebijakan strategis di daerah, namun, tetaplah UU menyebutkan ada DPRD sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mendukung semua kerja pemerintah daerah. Sejauh ini di provinsi kita tidak melihat gebrakan DPRD Sumut itu,” ujarnya melalui saluran telepon, Sabtu (28/3/2020).

Muhri juga menambahkan, dirinya membaca di daerah lain, ramai-ramai pimpinan dan anggota DPRD provinsi-nya, memotong gaji mereka satu bulan atau dua bulan untuk disumbangkan kepada pemerintah daerah atau pihak rumah sakit rujukan guna menambah Alat Pelindung Diri (APD) buat tenaga medis yang terlibat menangani pasien (PDP) covid-19.

“Belum Bang, belum, kita tidak mendengar kawan-kawan DPRDSU melakukan hal yang sama bukti kepedulian untuk masyarakat sekarang ini.”

Ditanya lebih jauh oleh wartawan, apa yang bisa dilakukan lembaga DPRDSU guna tidak terkesan “wait and see” dalam situasi siaga darurat covid-19 di Sumatera Utara, Muhri menambahkan, pertama, DPRDSU harus selalu ada bersama pemerintah provinsi dalam memutuskan semua kebijakan penanganan masalah covid-19.

Kedua, secara kelembagaan DPRDSU mampu mendorong pemerintah provinsi untuk menambah alokasi anggaran dari 18 milyar menjadi lebih besar untuk penanganan covid-19. Ada badan anggaran dan komisi sebagai alat kelengkapan DPRDSU yang bisa melakukan evaluasi program di APBD 2020 guna menyetujui realokasi anggaran tambahan untuk mengatasi masalah covid-19.

Ketiga, ikut aktif mengganti perjalanan dinas keluar provinsi, menjadi kedalam daerah masing-masing, berkordinasi dengan Bupati/Walikota dan pejabat TNI/POLRI dalam mendukung semua upaya pemerintah provinsi mengatasi permasalahan-permasalahan covid-19.

“Kita ingatkan, Gubernur jangan ‘ditinggali’ anggota DPRDSU sehingga terkesan membiarkan Gubernur dan tim Gugus Tugas seakan sendiri bekerja. Ayo dong bantu pemerintah daerah ini dengan kerja yang sudah diamanahkan UU kepada para anggota DPRD yang terhormat. DPRDSU juga boleh memanggil Bulog, pengusaha, atau elemen masyarakat lainnya untuk ditanya dan didorong, soal teknis apakah rapat tertutup atau streaming itu bisa dicari solusinya jangan menjadi hambatan, yang dirumah aja itu kami masyarakat biasa kalau bapak-bapak itu bisa bekerja dari rumah juga melalui teknologi yang ada sekarang,” Muhri Fauzi Hafiz, mengakhiri. (Japs/bes)