Muhri Fauzi Hafiz : Sumut Tak Perlu PSBB

MEDAN (DPR) – Badai Covid-19 masih menjadi momok bagi masyarakat. Sejumlah daerah bahkan sudah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Bagaimana untuk Sumatera Utara?

Menurut
Ketua Perkumpulan Masyarakat Demokrasi 14 Sumatera Utara, Muhri Fauzi Hafiz, pemberlakuan PSBB di Sumatera Utara masih belum tepat.

“Ada tiga alasan mengapa PSBB di Sumut masih belum tepat. Pertama, wilayah Sumatera Utara memiliki wilayah yang cukup luas dengan jumlah kabupaten/ kota yang banyak, serta perbedaan geografi yang berbeda-beda. Catatannya, ketika PSBB diberlakukan, belum semua wilayah kabupaten/ kota bisa untuk ikut, sehingga dikhawatirkan PSBB tidak efektif. Sementara jika dijalankan, PSBB ini membutuhkan biaya dan resiko ekonomi yang besar. Jangan sampai nanti PSBB jadi bertahap-tahap, akhirnya tidak tercapai tujuan,” papar Muhri Fauzi Hafiz, Sabtu (11/4) sore

Dilanjutkannya, “Kedua, sejauh ini gugus tugas penanganan covid-19 Provinsi Sumatera Utara yang diketuai oleh Gubernur Edy Rahmayadi sudah menunjukkan kinerja yang baik dalam hal koordinasi dan kesiapan infrastruktur rumah sakit. Kerja ini harus ditambah dengan dukungan semua pihak, sehingga setiap puskesmas di kabupaten/ kota berada dalam posisi tanggap siaga darurat bencana covid-19. Kerjasama antara TNI-POLRI juga semakin baik dan terus-menerus dilakukan koordinasi intensif, yang pada akhirnya kondisi daerah tetap kondusif dan kesadaran masyarakat semakin lebih baik untuk di rumah aja.”

Dan yang ketiga, lanjut mantan anggota DPRD Sumut ini, aturan yang menegaskan satu daerah melakukan PSBB tidak merinci kriteria yang tegas.

“Berdasarkan Permenkes RI Nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, ternyata tidak detail menegaskan batasan kuantitatif peningkatan jumlah kasus dan/ atau kematian secara bermakna dalam kurun waktu tertentu. Sehingga hal ini akan membutuhkan banyak pertanyaan bagi daerah dalam mengusulkan PSBB. Berbeda dengan Kota Jakarta yang merupakan jantung negara, saya pikir pemberlakuan PSBB untuk Jakarta tidak boleh disamakan dengan daerah lainnya,” Muhri mengakhiri.(bes)