Tim Gugus Medan Kota “Menentang” Perintah Akhyar

>>> Sekretaris De14 : Akhyar Harus Berikan Sanksi Tegas, Jangan Sibuk Menahan KTP Warga Saja

MEDAN (DPR) – Peraturan Walikota (Perwal) Kota Medan No. 11/2020 tentang Karantina Kesehatan dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 di kota Medan, seperti tak didukung sepenuhnya oleh bawahan Walikota Medan, Akhyar Nasution. Buktinya kemarin siang, pihak Puskesmas Teladan yang mendapat laporan untuk menangani pemberantasan penyebaran Covid-19, Sabtu (9/5/2020) kemarin, malah berupaya mengulur waktu karena beralasan Hari Sabtu dan Minggu bukanlah jam kerja. Ck..ck…ck..

Begini ceritanya, kemarin (9/5/2020) siang, salah seorang Kepala Lingkungan melaporkan bahwasanya ada salah seorang warganya yang kini dirawat karena terdampak virus corona. Lalu Kepling tersebut meminta pihak puskesmas untuk melakukan penyemprotan disinvektan agar penyebaran virus tersebut dapat dihentikan.

Tapi sialnya, alih-alih disemprot disinvektan, Kepling tersebut malah disuruh pulang dan kembali lagi pada hari Senin (11/5/2020) besok. Karena menurut pihak Puskesmas, hari Sabtu dan Minggu pegawai Puskesmas tak kerja.

Kondisi ini membuat sang Kepling bingung dan tak habis pikir. Sebab, belum lama Walikota yang menjadi tim gugus tugas dalam percepatan penanganan covid-19 mengeluarkan peraturan, dan malah ada anak buahnya yang di kecamatan maupun kelurahan seolah “menentang”.

Menyikapi hal ini, Sekretaris Perkumpulan Masyarakat Demokrasi 14, HM Nezar Djoeli sangat menyesalkan sikap pihak puskesmas yang tak merespon laporan kepling tersebut dengan cepat.

“Seharusnya ketika ada laporan kepala lingkungan tersebut, pihak Puskesmas langsung menindaklanjutinya. Apakah turun langsung atau meneruskan laporan tersebut ke lurah atau camat selaku gugus tugas penanganan Covid-19. Jelas ini sudah sangat bertentangan dengan peraturan yang dikeluarkan walikota Medan dalam penanganan penyebaran covid-19. Ini sama artinya Puskesmas mengangkangi peraturan walikota,” sebut Nezar.

Lebih lanjut dikatakannya, “Ini kan sangat memalukan plt walikota yang memang dengan semangat yang menggebu-gebu dalam memerangi covid-19 dengan menahan KTP warga bagi yang tidak menggunakan masker, malah berbanding terbalik dengan cara kerja aparatur pemerintahan di bawah komando jajaran plt walikota. Ini sangat memalukan! Sehingga pencitraan terhadap apa yang dilakukan walikota hanya sebagai objek tontonan saja bagi warganya.”

Nezar juga menyarankan, seharusnya Tim Gugus Tugas melalui walikota, camat, lurah, kepling dan puskesmas selalu siaga dalam penanganan covid-19, baik standarisasi penanganan, sosialisasi, maupun penyemprotan dan informasi seputaran wilayah yang terkontaminasi covid-19.

“Sosialisasi dan penanganan seharusnya tak menunggu hari kerja. Jadi, sangatlah bertolak belakang dengan apa yang ditunjukkan walikota saat ini yang hanya sibuk dengan penahanan KTP kepada warga yang tak pake masker, lalu marah-marah. Tapi hal yang seperti ini malah tak dipikirkannya,” ungkap Nezar yang mengaku kecewa dengan buruknya penanganan terhadap masyarakat yang terdampak virus corona.

Selain itu, Nezar juga mengingatkan kepada masyarakat yang merasakan adanya gejala-gejala terinveksi virus corona, atau yang sudah mendapat perawatan medis, untuk segera elaporkannya kepada kepala lingkungan atau lurah, atau camat.

“Mengidap atau terinveksi virus corona bukan hal yang memalukan, tapi bagaimana dapat masing-masing diputus mata rantainya dengan keterbukaan dan kecepatan reaksi,” Nezar mengakhiri.(japs)