Pengembang Sumut Berharap BP Tapera Jadi Solusi Pembiayaan Perumahan

MEDAN (DPR) – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 20 Mei 2020 lalu. Hal ini tentunya merupakan angin segar kepada para pengembang perumahan di Sumatera Utara, terlebih lagi peraturan pemerintah pusat ini langsung direspon positif oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas PKP dengan menyelenggarakan Rapat Video Conference Dukungan Kebijakan dalam Perolehan Rumah Subsidi Bagi PNS, CPNS dan Non PNS di Provinsi Sumatera Utara, baru baru ini.

Aroma optimis pun muncul dari berbagai kalangan, khususnya dari para pengembang perumahan yang setahun belakangan ini kerap mengeluhkan minimnya kuota subsidi yang diberikan pemerintah.

Yanti Nabila, salah seorang Pengembang Perumahan yang tergabung dalam Apersi Sumut, mengakui saat ini para pengembang yang concern pada pembangunan rumah untuk MBR, masih mengalami kelesuan dengan minimnya kuota bersubsidi yang diberikan pemerintah. Tetapi dengan diluncurkannya program dari BP Tapera, akan mengembalikan gairah dari para pengembang.

“Dengan diterbitkannya PP No 25 ini, diharapkan dapat menjadi solusi bagi para pengembang di Sumatera Utara yang nyaris mati suri untuk kembali bergeliat di dunia properti. Apalagi program ini khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), masyarakat yang berpenghasilan maksimal Rp. 5 juta per bulan, jadi memang sangat membantu sekali, apalagi selama ini kelompok MBR kesulitan dalam mengakses kredit kepemilikan rumah, ” urai Yanti Nabila, kemarin (23/8/2020) malam.

Sementara dalam acara diskusi via Video Confrence yang diselenggarakan di Kantor Dinas PKP, Kepala Dinas Ir. Ida Mariana Harahap, M.Si yang langsung bertindak sebagai moderator, dalam pembukaannya menyampaikan, BP Tapera merupakan reinkarnasi dari Bapertarum yang memang sudah cukup lama stagnant.

“Saya juga sudah menyampaikan dokumen daftar PNS di Pemprovsu yang belum memiliki rumah, yakni sebanyak 1500 ASN. Kami sudah memperoleh lahan sekitar 50-70 hektara untuk bisa nantinya dibantu oleh Tapera,” ungkap Ida.

Menyikapi harapan yang dilontarkan tersebut, Herry TZ selaku Direktur Pengembangan Sistem Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan BP Tapera mengaku, penerbitan PP No. 25 Tahun 2020 sudah beroperasi untuk ASN di tahun ini, tentunya bagi yang sudah mengikuti program bappertarum.

“Untuk 1500 ASN Pemprovsu jika disiapkan dengan baik bisa diselesaikan tahun ini juga. Jika datanya lengkap dan eligible untuk ASN MBR dengan pendapatannya kurang dari Rp8 juta dan memenuhi syarat mulai dari BI checking kita proses lebih awal sehingga bisa diketahui bisa memanfaatkan fasilitas rumah dengan tipe 36. Jika pendapatan diatas MBR maka Tapera sifatnya menabung dan tidak bisa menikmati fasilitas rumah subsidi dari program yang ada,” ungkap Herry.

Sementara, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, Adang Sutara menjelaskan, dalam rangka beroperasinya BP Tapera, ada beberapa regulasi lagi yang tengah disiapkan pemerintah, agar ASN bisa langsung menggunakan haknya.

“Pertama, mengalihkan dana taperum sebanyak Rp11 T menjadi dana Tapera. Dana ini terbagi menjadi 3 bagian pertama untuk para ASN yang sebagian itu akan menjadi saldo awal peserta untuk ASN aktif yang sudah mempunyai simpanan, maka langsung mempunyai hak memanfaatkan pembiayaan tersebut. Bagian lain adalah, pensiunan yang aktif serta ahli waris pensiunan yang sudah meninggal,” urai Adang.

Lebih lanjut diutarakannya, ada dua mekanisme awal dalam mengalihkan dana Taperum untuk langsung dicatatkan sebagai peserta Tapera agar langsung mendapatkan haknya. Kemudian, ada sekitar 200 ribu ASN yang belum mendapat haknya akan segera menerima haknya.

“Uang BP Tapera saat ini ada di portable Kementerian PUPR, Kemenkeu, dan di kas negara yang akan dipetakan dan dialihkan ke BP Tapera dan akan diberikan kepada peserta yang sudah dari Taperum,” sambung Adang.
Dalam diskusi tersebut juga hadir Komisioner BP Tapera, Dwi Nugroho. Ia menjelaskan, BP Tapera merupakan lembaga negara lanjutan dari BP Taperum PNS, dimana fungsi dan peserta masih fokus kepada PNS, yang akan dimulai pada Oktober ini.

“Tapera merupakan program pembiayaan yang berasal dari tabungan peserta. Dasar pembentukan Tapera dari UU. No.4/2016 dan PP No.25/2020. Tujuan Tapera untuk seluruh masyarakat dan seluruh lapisan termaksud pekerja mandiri, namun sampai dengan 2021 realisasinya hanya bisa diterima oleh PNS karena untuk yang lain akan dibuat persyaratan tertentu, dan khusus untuk MBR,” tutup Dwi.(japs)