Buntut Raker ‘Terlarang’ DPRD Sumut, Pemerintah Didesak Tutup Hotel Labersa Balige

MEDAN (DPR) – Digelarnya kegiatan Rapat Kerja (Raker) Tahunan DPRD Sumut di Hotel Labersa selama tiga hari (16-19/9/2020) dianggap telah mengangkangi instruksi presiden terkait pencegahan penyebaran covid 19. Buntutnya, Hotel Labersa Balige yang dijadikan tempat kegiatan tersebut, diminta segera ditutup.

“Tutup Hotel Labersa,” desak Bachtiar, Ketua Pemuda Lira Sumut, Jumat (18/9/2020).

Pria yang akrab disapa Ahok ini menyayangkan para wakil rakyat yang tidak memahami instruksi presiden dengan larangan berkumpul di tengah pandemi covid 19.

“Se-urgen apa sebenarnya raker itu sampai harus dilaksanakan di luar kota. Apa gak bisa dilaksanakan di gedung dewan saja!?” sindir Ahok.

Lebih jauh dikemukakannya, dengan hadirnya para anggota dewan tersebut ke Balige (Hotel Labersa), secara tidak langsung telah menyebabkan timbulnya klaster baru di daerah tersebut. Sebab, para anggota dewan itu datang dari zona merah ke zona hijau, yang dikhawatirkan dapat mengakibatkan merebaknya wabah corona di Balige.

“Apalagi tidak adanya jaminan rapid atau swab test kepada anggota DPRD Sumut dan para staf yang berkunjung ke sana. Seolah-olah kegiatan yang dihadiri Wakil Gubernur Sumut itu, tidak mempedulikan perihal penyebaran covid 19 yang kini masih sangat memprihatinkan,” urai Ahok.

Untuk itu, lanjut Ahok, Pemuda Lira Sumut mendesak pemerintah pusat maupun Pemerintah Sumut, agar menghentikan sementara operasional Hotel Labersa Balige.

“Hentikan operasional Hotel Labersa untuk sementara, untuk menormalkan kembali keadaan di kawasan Balige. Ini bentuk isolasi terhadap pegawai-pegawai hotel dan orang-orang yang pernah berhubungan dengan peserta raker DPRD Sumut. Sebab, tak sedikit pula anggota DPRD Sumut yang diduga sedang dalam status OTG dan ODP. Ini harus menjadi perhatian bpemerintah pusat dan provinsi sebagai bentuk sinergisitas pemberantasan covid 19,” urai Ahok, mengakhiri. (japs)